Artikel B. Indonesia1 (Busung Lapar dan Kemiskinan)

Busung Lapar, Kemiskinan dan Komitmen Pemerintah

Kemiskinan tampaknya sudah menjadi masalah lama yang terus-menerus dihadapi bangsa ini. Semenjak bangsa ini mengukuhkan kemerdekaannya hingga berkali-kali terjadinya pergantian kepala negara, persoalan kemiskinan tetap menjadi masalah yang belum juga terselesaikan.
Masalah kemiskinan sebenarnya telah diperingatkan bahkan sejak setengah abad yang lalu. Ketika itu tahun 1950-an, bekerja sama dengan beberapa universitas, sejumlah sarjana dan mahasiswa melakukan riset, perbandingan dan studi mendalam tentang sebab-sebab terjadinya stagnasi ekonomi di pedesaan. Desa menjadi fokus perhatian karena mayoritas rakyat Indonesia hidup di sana. Buku Clifford Geertz, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berjudul ’Involusi Pertanian di P Jawa’ adalah bagian dari hasil riset tersebut.
Geertz menguraikan kemiskinan kolektif beranak pinak berbarengan dengan merosotnya produktivitas dan fragmentasi lahan pertanian. Tidak hanya para peneliti, sastrawan pun telah mengingatkan masalah kemiskinan ini.
Dalam Majalah Siasat Edisi 18 Juni 1950, sastrawan Sultan Takdir Alisahbana mengatakan, pemerintah tidak akan mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan perumahan bagi 70 juta rakyat Indonesia. Kalau STA masih hidup, ia pasti heran, ketidakmampuan itu ternyata justru berkesinambungan hingga saat ini. Bahkan, saat mulai terjadi kelaparan di beberapa kecamatan di Nusa Tenggara Timur, banyak pemimpin maupun elite partai politik mengabaikan fakta-fakta kemelaratan dan menganggapnya sebagai peristiwa yang baru terjadi kemarin.
Setelah lebih dari setengah abad, masalah kemiskinan ternyata masih saja mendera bangsa ini. Berbagai peristiwa di abad modern ini telah membuktikan hal ini. Munculnya wilayah rawan pangan, beragam peristiwa kelaparan di berbagai daerah, semakin membeludaknya para pencari kerja, hingga keluhan-keluhan merosotnya daya beli mereka dalam menghadapi kenaikan harga barang kebutuhan tampaknya sudah menjadi keseharian hidup masyarakat yang kian menempatkan mereka dalam lilitan jerat-jerat kemiskinan.
Tahun 2004 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan mencapai 36,1 juta dari 217 juta penduduk Indonesia. Suatu jumlah yang memilukan. Masalah kemiskinan makin mencuat ketika muncul kasus busung lapar akibat gizi buruk di beberapa daerah di tanah air. Busung lapar hanyalah muara dari permasalahan bangsa ini yang belum kunjung terselesaikan: kemiskinan.
Namun, kemiskinan di Indonesia adalah suatu hal yang sangat ironi. Bank Dunia mencatat, jumlah penduduk Indonesia yang berpendapatan kurang dari 2 dollar AS atau Rp 19.000 per hari mencapai 60 persen. Sebaliknya, deposito dengan volume terkecil Rp 5 miliar jumlahnya meliputi 95 persen dari jumlah seluruh deposito yang terhimpun pada sejumlah bank, diperkirakan hanya dimiliki oleh 14.000 orang terkaya.
Pemerintah yang diharapkan mampu menolong masyarakat miskin dari persoalan ini belum banyak diharapkan. Selama ini langkah kebijakan para penguasa negara dianggap belum mampu mengatasi persoalan kemiskinan di negeri ini. Hal demikian tampak pula dalam berbagai persoalan lainnya, seperti perbaikan kondisi perekonomian, upaya meningkatkan ketersediaan lapangan kerja, hingga penyediaan sarana pendidikan maupun kesehatan yang dinilai masih jauh dari kondisi memadai. Padahal, yang tidak kalah mengkhawatirkan, saat ini sejalan dengan terjadinya peningkatan harga-harga barang kebutuhan membuat beban kehidupan ekonomi mereka kian memberat.
Lalu, pelajaran apa yang dapat dipetik dari semua itu? Pada 1970-an posisi Indonesia belum begitu buruk dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Bahkan, dibanding dengan Korea selatan, kemampuan industri otomotif Indonesia lebih kurang sama. Dua dekade kemudian, Korsel sudah memproduksi mobil sendiri dan mengekspornya. Sementara Indonesia tetap sebagai perakit dan importir. Lebih ironis lagi dibandingkan dengan Malaysia. Tahun 1970-an negara jiran ini mendatangkan tenaga dokter, guru, montir, ahli pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan dari Indonesia. Ribuan mahasiswa Malaysia belajar di Indonesia atas biaya pemerintahnya. Sejarah berputar dua dekade kemudian. Ribuan mahasiswa Indonesia belajar tentang pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan di Malaysia. Jika diukur dari pendapatan per kapita, saat ini Malaysia mencapai 4.000 dollar AS, sedangkan Indonesia masih berkisar 725 dollar AS.
Kemajuan ekonomi rakyat Malaysia lebih nyata lagi diukur dari porsi ekonomi yang dikuasai warga Melayu, yang tadinya merupakan lapisan termiskin. Melonjak dari 1,5 persen tahun 1970 menjadi 23 persen tahun 2003. Sedangkan equity korporasi meningkat dari 2,5 persen tahun 1970 menjadi 30 persen tahun 1990. Sekarang diperkirakan mendekati 40 persen.
Sementara keadaan di Indonesia sendiri tidak banyak berubah. Banyak kalangan yang buta terhadap fakta ini, dengan dalih penduduk Malaysia hanya 25,5 juta jiwa. Mereka lupa tidak ada hubungan kemelaratan dengan jumlah penduduk. AS dengan wilayah dan penduduk yang lebih besar dari Indonesia, misalnya, pendapatan per kapitanya lebih 30 kali Indonesia. Penduduk RRC sekitar 1,3 miliar, namun tidak menyebabkan rakyat melarat dan pemerintah mengemis utang luar negeri.
Komitmen pemerintah, siapa pun presidennya, harus dijaga untuk secara konsisten memberantas kemiskinan. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan, yang beberapa hal telah dilakukan pemerintah sebelumnya –menunjukkan indikasi keberhasilan. Diantaranya adalah menggerakkan ekonomi pedesaan melalui program Inpres Desa Tertinggal (IDT) atas prakarsa (alm) Prof Mubyarto, program babonisasi di Bantul (DIY) atas prakarsa Bupati Idham Samawi, maupun program gaduhan ternak. Jika langkah-langkah penting itu mendapat dukungan penuh dari pemerintah sebagai program nasional yang berkelanjutan, akan menjadikan perekonomian di desa bergerak lebih cepat sekaligus mampu mengangkat derajad masyarakat pedesaan.











Sumber:
1. URL : Http://www.wikipedia.com
2. www.Poultryindonesia.com, Opini.